Perizinan Berbelit Ketika seorang pengusaha kecil ingin memulai bisnis, harapannya adalah pertumbuhan yang cepat. Namun, realitasnya justru penuh dengan hambatan administratif. Dari perizinan usaha, izin lingkungan, hingga dokumen legal lainnya, semuanya menumpuk menjadi beban.
Sistem perizinan yang seharusnya menjadi pintu masuk menuju legalitas justru menjadi penghalang utama. Banyak UMKM terpaksa beroperasi tanpa izin karena proses yang berbelit-belit dan memakan waktu.
Proses yang panjang dan tidak efisien membuat banyak pengusaha kecil kehilangan momentum. Mereka yang ingin segera beroperasi harus menghadapi berbagai aturan yang berubah-ubah. Padahal, di era digital seperti sekarang, seharusnya perizinan bisa lebih praktis dan cepat.
Lapangan Kerja Terancam
Ketika UMKM kesulitan berkembang, efek dominonya terasa di sektor ketenagakerjaan. Banyak usaha yang bisa menyerap tenaga kerja justru gagal berdiri. Akibatnya, angka pengangguran tetap tinggi dan kesempatan kerja semakin sempit.
Para pekerja yang berharap mendapatkan penghidupan dari UMKM harus menghadapi kenyataan pahit. Peluang kerja semakin sulit karena bisnis kecil kesulitan bertahan akibat regulasi yang tidak ramah.
Jika pemerintah benar-benar ingin menekan angka pengangguran, maka penyederhanaan regulasi UMKM harus menjadi prioritas. Memberikan insentif serta kemudahan akses permodalan juga dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.
Korupsi dalam Proses Perizinan
Tidak sedikit pengusaha yang mengeluhkan adanya pungutan liar saat mengurus izin. Alih-alih dipermudah, mereka justru dipaksa mengeluarkan uang lebih banyak untuk mempercepat proses perizinan.
Baca juga artikel lainnya di situs kami https://fasanesia.com.
Praktik ini merugikan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang memiliki modal terbatas. Bukannya berkembang, mereka justru terjebak dalam lingkaran birokrasi yang korup dan tidak transparan.
Selain pungutan liar, banyak pejabat yang mempermainkan regulasi demi kepentingan pribadi. UMKM yang tidak mampu ‘membayar lebih’ akhirnya harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, sektor UMKM adalah penyumbang besar bagi perekonomian nasional.
Regulasi yang Tidak Ramah UMKM
Aturan yang berlaku sering kali lebih menguntungkan perusahaan besar. Sementara itu, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi justru kesulitan menyesuaikan diri.
Persyaratan administrasi yang rumit, biaya yang tinggi, dan regulasi yang berubah-ubah menjadi faktor utama yang membuat UMKM sulit bertahan. Pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada mereka, bukan malah memperumit keadaan.
Di negara-negara maju, pemerintah justru memberikan kemudahan bagi usaha kecil agar bisa berkembang. Sistem perizinan berbasis digital, bantuan keuangan, hingga konsultasi gratis menjadi hal yang lumrah. Namun, di Indonesia, UMKM masih harus berjuang sendiri di tengah birokrasi yang berbelit.
Dampak Negatif bagi Ekonomi Nasional
Ketika UMKM terhambat, pertumbuhan ekonomi juga ikut terdampak. Sektor ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Jika perizinan terus menjadi kendala, maka sektor ini tidak akan berkembang optimal.
Negara yang ingin maju harus mendukung industri kecil dan menengah. Membuka lapangan kerja melalui sektor ini adalah solusi yang lebih cepat dibandingkan mengandalkan investasi asing yang penuh ketidakpastian.
Jika regulasi tidak diperbaiki, ekonomi rakyat akan semakin terpuruk. UMKM yang seharusnya menjadi roda penggerak justru tersendat akibat birokrasi yang tidak berpihak kepada mereka.
Solusi Nyata Diperlukan
Pemerintah harus segera menyederhanakan proses perizinan dan menghapus birokrasi yang tidak perlu. Digitalisasi sistem perizinan bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi hambatan.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap praktik pungutan liar harus ditegakkan. Jika tidak ada perubahan, maka UMKM akan terus terhambat dan lapangan kerja yang seharusnya terbuka lebar akan tetap menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.
Selain regulasi yang lebih sederhana, pemerintah juga harus memberikan fasilitas pendukung bagi UMKM. Penyediaan akses kredit berbunga rendah, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi.
Jika UMKM diberi keleluasaan untuk berkembang, maka perekonomian nasional akan semakin kuat. Negara maju bukanlah negara yang hanya berpihak pada perusahaan besar, tetapi negara yang mendukung seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha kecil dan menengah.